SISTEM INFORMASI KESEHATAN: SIstem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUS)

1. Pengertian Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat adalah satuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Pelayanan kesehatan diperlukan untuk pemerataan pelayanan kesehatan, agar dapat dijangkau seluruh penduduk.

2. Visi Puskesmas

Puskesmas mampu melindungi kesehatan penduduk wilayah kerjanya dan memacu peningkatan kemandirian masyarakat untuk menolong dirinya dalam bidang kesehatan serta membudayakan hidup sehat dan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

3. Misi Puskesmas

Menyelenggarakan upaya kesehatan esensial yang bermutu, merata, terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan membina peran serta masyarakat wilayah kerjanya, kerja sama lintas sektoral dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengembangkan upaya kesehatan inovatif dan pemanfaatan teknologi tepat guna

4. Wilayah Kerja Puskesmas, antara lain :

- daerah pedesaan

- daerah perkotaan

- daerah industri

- daerah perbatasan

- daerah masyarakat terasing

- daerah transmigrasi/permukiman baru

- daerah gugus kepulauan

5. Perencanaan Tingkat Puskesmas

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun atau mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Puskesmas pada tahun berikutnya untuk meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat.

6. Manfaat Perencanaan, antara lain :

- dapat memberikan petunjuk untuk menggerakkan dan melaksanakan upaya yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan

- perencanaan memudahkan pengawasan, pengendalian dan penilaian, karena faktor-faktor atau indikato upaya yang disajikan berupa sasaran yang sudah jelas digariskan dalam suatu produk perencanaan

- memungkinkan dapat mempertimbangkan situasi masa depan yang ingi dicapai dengan lebih seksama

7. Proses Penyusunan Rencana

Tahap Persiapan
Tahap Analisis Situasi (community diagnosis)
Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

8. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP)

Pencatatan Kegiatan Puskesmas, yaitu :

- Pencatatan didalam gedung Puskesmas, menggunakan : Kartu Tanda Pengenal Keluarga (KTPK), Kartu Status Perorangan, Buku Register

- Pencatatan di luar gedung puskesmas, menggunakan : buku register

- Bai keluarga dengan resiko tertentu dipergunakan : rekam kesehatan keluarga (kartu indeks kesehatan keluarga dan kartu status perorangan

Pelaporan Puskesmas, meliputi :

- Pelaporan bulanan,

- Pelaporan tahunan,

- Pelaporan puskesmas sentinel

- Pelaporan khusus yang tidak termasuk dalam SP2TP

Tata Cara Pelaporan

- data yang dihimpun dalam formulir LB1 - LB4 dan LB1S serta LB2S dilaporkan secara bulanan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikut dari bulan pelaporan dan dibuat dalam dua rangkap, : untuk Dinas Kesehatan Daerah Tk.II dan Arsip Puskesmas

- data yang dilaporkan dari Puskesmas mencakup hasil kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa

- data yang dihimpin dalam formulir T1 dan T3 adalah data pada keadaan akhir tahun kalender yang dilaporkan selambat-lambatnya bulan kedua tahun berikut

9. Pengolahan dan Analisis

Dari pencatatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, sesuai butir 1, Puskesmas dapat mengolahnya menjadi :

- Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

- Distribusi Penyakit dan Kecenderungannya

- Stratifikasi Puskesmas

· Pengolahan laporan yang diterima dari Puskesmas oleh Dinas Kesehatab Dati II dilakukan dengan komputer yang dilaksanakan dengan menggunakan piranti lunak yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan yang akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi komputerisasi.

10. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987, Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah

Sebagai kelanjutan dari PP No.7 Tahun 1987 tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri Republik Indonesia No.735/MENKES/SK/VII/1995 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 7 à Susunan Organisasi